You are here

Keterlambatan Pembayaran Upah Bagi Karyawan

Submitted by administrator on May 22, 2017 - 11:10am
Author: 
Daniel Sony R. Pardede, S.H.


Keterlambatan Pembayaran Upah Bagi Karyawan

Manusia selalu berusaha melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan memilih bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan, alasannya beragam, namun yang paling umum dikemukakan adalah kepastian dalam mendapatkan upah. Dengan adanya upah, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan papan atau kebutuhan hidup lainnya. Tentu saja upah yang diterima setiap orang berbeda-beda jumlahnya tergantung jenis pekerjaan yang dikerjakan atau jabatan yang dimiliki. Semakin sulit jenis pekerjaan yang dilakukan atau semakin tinggi jabatan yang dimiliki maka semakin besar juga upah yang diperoleh seseorang.

Dalam pemberian upah tentu diperlukan peraturan yang mengatur mengenai seluruh prosedur pemberian upah, termasuk mengenai jumlah upah yang diberikan. Namun mengenai besaran upah yang diterima oleh karyawan tergantung kesepakatan karyawan dengan perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Syarat Perjanjian kerja itu sendiri diatur secara sempit dan limitatif dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yaitu :

“Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang - kurangnya memuat:

  1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

  2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;

  3. Jabatan atau jenis pekerjaan;

  4. Tempat pekerjaan;

  5. Besarnya upah dan cara pembayarannya ;

  6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

  7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

  8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;dan

  9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja;

Maka setelah adanya kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam perjanjian kerja, maka hubungan karyawan dengan perusahaan dapat disebut sebagai hubungan kerja. Definisi hubungan kerja terdapat dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang menyebutkan :

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah

Setiap karyawan mempunyai tujuan untuk mendapatkan upah dalam bekerja sehingga upah menjadi suatu hal yang sangat penting. Namun tidak jarang timbul masalah terkait upah yang harus didapat karyawan, contohnya perusahaan terlambat memberikan upah. Keterlambatan dalam memberikan upah sangat merugikan karyawan, dikarenakan upah tersebut akan digunakan untuk membiayai biaya hidup karyawan yang tidak dapat ditunda-tunda, seperti biaya untuk makan, membeli sabun, membayar uang sekolah anak, membayar cicilan - cicilan dan sebagainya. Dengan demikian, jika upah anda terlambat dibayar oleh perusahaan, maka konsekuensi hukumnya adalah perusahaan dihukum untuk membayar denda akibat keterlambatan, hal ini sesuai dengan Pasal 95 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, yaitu :

Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh

Lebih lanjut mengenai besaran denda yang harus dibayarkan perusahaan akibat keterlambatannya dalam memberikan upah diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang selengkapnya menerangkan :

“Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

  1. Mulai dari harikeempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;

  2. Sesudah hari ke-8 (delapan), apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan

  3. Sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah;

Oleh karena itu apabila upah anda terlambat dibayar maka sejak hari ke-4 (empat) terhitung dari tanggal yang seharusnya upah dibayarkan, perusahaan wajib membayar denda untuk seterusnya sampai upah anda dibayarkan. Namun apabila pihak perusahaan tidak mau membayar denda akibat keterlambatan dalam pembayaran upah, maka upaya satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatanperselisihan hakke Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi sebelum anda mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, anda diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Melakukan Perundingan Bipartit

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disebut UU PPHI) dalam Pasal 3 mewajibkan untuk dilakukannya perundingan bipartit apabila terjadi perselisihan  hubungan industrial, yaitu;

 

“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan melalui penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;

 

  1. Melakukan Pencatatan Perselisihannya di Dinas Ketenagakerjaan Setempat (Tripartit)

Apabila perundingan bipartit yang dilakukan tidak menemukan kata sepakat, anda dapat melakukan pencatatan perselisihan di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat dengan membawa bukti – bukti yang menunjukan bahwa bipartit yang dilakukan gagal, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UU PPHI, yaitu;

 

“Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”

 

Pihak Disnaker kemudian akan memanggil anda dan perusahaan unuk membantu dilakukannya mediasi, sehingga diharapkan terjadi kesepakatan antara anda dan perusahaan dalam pemenuhan haknya;

 

  1. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Pasal 5 UU PPHI menegaskan;

 

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.”

 

Dalam hal pada tripartit yang telah dilaksanakan perselisihan masih belum dapat diselesaikan, saudara sebagai pekerja dapat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dengan membawa anjuran yang telah diberikan oleh Disnaker ketika perundingan tripartit dilaksanakan.

 

“Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. (Amos 5 : 24)”

Dasar Hukum :

  1. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

  2. Undang-Undang  No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

  3. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Facebook comments